Jakarta – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) menjalin komunikasi strategis dengan Komisi XIII DPR RI dalam rangka memperkuat peran pelajar dalam isu-isu kebangsaan dan hak asasi manusia.
Audiensi yang berlangsung pada Selasa (3/6/2025) ini menjadi langkah awal sinergi antara pelajar dan parlemen.Ketua PP IPM Bidang Hubungan Internasional, Muhammad Imran Nur, menyampaikan sejumlah inisiatif organisasi yang menekankan pendidikan kritis, advokasi isu global, serta keterlibatan pelajar dalam demokrasi.
“Pelajar harus ditempatkan sebagai subjek perubahan sosial. Lewat kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa suara dan gagasan pelajar mendapat tempat dalam kebijakan publik,” ujar Imran.
Ia menambahkan bahwa PP IPM berkomitmen untuk menjadikan pelajar sebagai aktor aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM dan keadilan sosial.
Komisi XIII DPR RI, yang menerima langsung kunjungan tersebut, menyatakan dukungan terhadap agenda kerja PP IPM. Ketua Komisi XIII, Willy Aditya, menyebut pelajar sebagai mitra penting dalam penguatan demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia.
“Kami terbuka untuk berkolaborasi dan mendukung penuh agenda yang digagas oleh PP IPM, khususnya terkait isu-isu HAM, pendidikan, dan keterlibatan pelajar dalam proses demokrasi,” ujar Willy Aditya
