PINRANG — Tim Satgas Migas TPID Kabupaten Pinrang bersama unsur Forkopimca melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Massila, Kamis (24/9). Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan dua pelanggaran, yakni sistem antrean kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil-genap belum diterapkan dan tidak tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang Muh. Yusuf Nur mengatakan temuan tersebut langsung ditindak di lokasi. Penertiban dilakukan untuk memastikan pelayanan BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjaga keselamatan masyarakat.
“Untuk pelayanan BBM bersubsidi hari ini diberlakukan khusus bagi kendaraan dengan nomor polisi genap. Kendaraan dengan nomor ganjil langsung dikeluarkan dari antrean,” ungkapnya.
Selain menertibkan antrean, petugas memberikan Surat Peringatan Pertama (SP-1) kepada pengelola SPBU. Peringatan tersebut diberikan karena pengelola belum memenuhi ketentuan antrean kendaraan dan standar keselamatan.
Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBM juga melakukan pemeriksaan teknis terhadap mesin dispenser di SPBU tersebut. Sementara pengelola diwajibkan melengkapi fasilitas APAR sesuai standar keselamatan.
Yusuf mengatakan pengelola diberikan waktu maksimal 3 x 24 jam untuk menyediakan APAR. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, SPBU dapat dikenakan sanksi lebih lanjut berupa pembekuan izin operasional sementara.
Menurut Yusuf, penertiban dilakukan bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada pengelola SPBU. Langkah tersebut ditujukan agar masyarakat memperoleh pelayanan BBM yang tertib, aman dan sesuai ketentuan.
“Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, antrean tertib dan aspek keselamatan benar-benar diperhatikan,” tutupnya.
