PINRANG — Pemkab Pinrang memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari pertanian, pengairan, kebakaran hingga distribusi BBM dan gas bersubsidi. Salah satu langkah yang didorong yakni penguatan posko di tingkat kecamatan sebagai pusat informasi dan koordinasi.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid bersama Wabup Pinrang Sudirman Bungi dan Sekda Pinrang A. Calo Kerrang, Selasa (22/9). Rapat tersebut melibatkan para kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Pinrang.
Bupati Irwan menekankan pentingnya pemerintah hadir lebih dekat dengan masyarakat, terutama dalam persoalan yang membutuhkan penanganan cepat. Setiap masalah yang muncul di wilayah diminta segera diidentifikasi agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kebutuhan.
Posko kecamatan nantinya diharapkan menjadi tempat masyarakat menyampaikan informasi sekaligus memudahkan pemerintah melakukan koordinasi. Keberadaan posko juga diharapkan dapat memperpendek jalur penanganan persoalan yang masih bisa diselesaikan di tingkat kecamatan.
Para camat diminta tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi aktif memantau kondisi wilayah masing-masing. Koordinasi juga perlu dibangun dengan pemerintah desa, kelompok masyarakat dan perangkat daerah terkait.
Sementara persoalan yang membutuhkan dukungan lintas sektor akan dikoordinasikan pada tingkat kabupaten. Pola tersebut diharapkan membuat penanganan persoalan masyarakat tidak berjalan lambat karena menunggu proses koordinasi yang panjang.
Dalam rapat tersebut, kondisi pertanian dan pengairan turut menjadi perhatian seiring kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air. Pemkab Pinrang membahas langkah maksimal untuk mempertahankan lahan pertanian dan tanaman yang masih memiliki peluang untuk diselamatkan.
Salah satu langkah yang didorong yakni melakukan pendataan terhadap pompa yang digunakan kelompok tani. Pompa yang berada di wilayah dengan kebutuhan air yang mulai berkurang akan diinventarisasi untuk dipertimbangkan pemanfaatannya di lokasi lain yang membutuhkan dukungan irigasi.
Optimalisasi pompa tersebut diharapkan dapat membantu petani mempertahankan tanaman sekaligus memaksimalkan sarana yang telah tersedia. Pemerintah juga ingin memastikan fasilitas pendukung pertanian dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan di tengah kondisi kemarau.
Selain pertanian, distribusi BBM bersubsidi menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam rapat. Pemkab Pinrang menyiapkan penerapan pola ganjil-genap sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu mengendalikan kepadatan kendaraan di sejumlah titik pengisian.
Penerapan pola tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean, termasuk kepadatan yang berpotensi ditambah kendaraan dari luar daerah. Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi agar mekanisme tersebut dapat dipahami dan diterapkan dengan baik di lapangan.
Sementara untuk LPG bersubsidi, Bupati Irwan meminta pengawasan distribusi dilakukan secara berkelanjutan. Pemeriksaan di lapangan diperlukan untuk memastikan LPG bersubsidi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukannya.
Pengawasan tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan LPG bagi masyarakat yang berhak sekaligus mencegah praktik yang berpotensi memicu kelangkaan dan kenaikan harga. Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah persoalan yang berkembang di masyarakat.
Bupati Irwan menegaskan koordinasi antarpemerintah menjadi kunci dalam merespons persoalan di lapangan. Sinergi mulai dari pemerintah kabupaten, perangkat daerah, kecamatan hingga desa diharapkan membuat penanganan masalah masyarakat dapat dilakukan lebih cepat.
