Foto: Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham.
JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menegaskan kritik dari internal koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seharusnya menjadi instrumen koreksi untuk memperkuat pemerintahan, bukan justru melemahkan soliditas partai-partai pendukung.
Pernyataan tersebut disampaikan Idrus merespons sorotan anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, terhadap kinerja sejumlah menteri yang dinilai belum maksimal dalam menjawab persoalan masyarakat.
Tiga menteri dari Partai Golkar turut menjadi sorotan, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Menurut Idrus, kritik di dalam koalisi merupakan hal yang wajar selama disampaikan dengan niat tulus, objektif, faktual, jujur, dan berkeadilan. Terlebih, jika kritik tersebut berorientasi pada perbaikan kinerja pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah mengibaratkan Indonesia sebagai rumah besar bersama yang harus dirawat dan dibangun secara kolektif.
“Kalau kritikannya disampaikan dengan niat yang tulus, objektif faktual, jujur dan berkeadilan untuk memperkuat koalisi Merah Putih bagi suksesnya Pemerintahan Prabowo, maka penguatan itu semakin solid,” kata Idrus.
Ia menegaskan, kritik tidak semestinya dipahami sebagai ancaman terhadap kebersamaan. Sebaliknya, kritik dapat menjadi sarana untuk saling mengingatkan, memperbaiki kekurangan, dan memastikan kebijakan Presiden Prabowo terlaksana dengan baik.
Idrus Ingatkan Pentingnya Objektivitas dan Pendekatan Holistik
Idrus mengatakan, para elite dan tokoh yang berada dalam koalisi pemerintahan pada dasarnya telah saling mengenal, termasuk rekam jejak dan karakter masing-masing.
Ia mencontohkan hubungan Kamrussamad dengan Bahlil yang telah terjalin sejak keduanya aktif di organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Idrus yang pernah menjabat Ketua Umum DPP KNPI mengaku juga mengenal Kamrussamad sejak terlibat dalam kepemimpinan organisasi tersebut.
Bahkan, hubungan itu berlanjut ketika keduanya berkiprah di dunia politik. Saat Idrus menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Kamrussamad disebut masih berada dalam lingkaran komunikasi politik yang sama.
“Kita sudah saling memahami, makanya jangan ada permainan antar kita, ha ha ha,” ujar Idrus sambil berkelakar.
Karena itu, ia berharap kritik yang disampaikan tidak berhenti pada penilaian terhadap individu. Evaluasi, menurutnya, juga perlu mempertimbangkan konteks kebijakan, proses koordinasi antarkementerian, serta berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah.
Idrus kemudian mempertanyakan alasan Kamrussamad secara spesifik menyoroti tiga menteri dari Partai Golkar, sementara kementerian lain yang juga berkaitan dengan pelayanan publik tidak disebutkan secara langsung.
Ia mengingatkan bahwa kritik yang tidak disampaikan secara objektif dan komprehensif justru berpotensi menjadi bumerang bagi pihak yang menyampaikannya.
“Apabila kritikan itu tidak disertai dengan niat tulus, tidak objektif, tidak komprehensif/holistik, tidak terintegrasi, tidak berkeadilan, maka boleh jadi kritikan itu kembali mendegradasi pengkritik itu sendiri. Maka hati-hati mengkritik, apalagi kalau antar kita sudah saling tahu, kritik itu akan bisa mendegradasi eksistensi dan peran pengkritik itu sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, Idrus menegaskan pernyataannya bukan berarti menolak evaluasi. Ia justru mengingatkan pentingnya keseimbangan antara mengoreksi pihak lain dan melakukan introspeksi terhadap diri sendiri.
Golkar Tegaskan Tidak Goyah Dukung Prabowo
Idrus juga memastikan dinamika kritik tersebut tidak akan menggoyahkan komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Prabowo.
Ia meminta seluruh kader Golkar menjadikan kritik sebagai pemacu untuk bekerja lebih proaktif, mengambil peran dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta memastikan agenda Presiden berjalan sesuai orientasi kerakyatan yang berlandaskan ideologi Pancasila.
Idrus bahkan mengutip arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang meminta seluruh kader tetap konsisten mendukung pemerintahan Prabowo di tengah berbagai tantangan dan kritik.
“Apapun kritikannya, arahan Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, Bung Bahlil, bahwa apapun tantangan, apapun kritikan, kita tidak akan goyah sedikit pun mendukung Pemerintahan Prabowo. Bahkan harus memacu dan memicu kita untuk berbuat lebih proaktif memastikan sukses periode pertama sebagai eskalator sukses kepemimpinan Prabowo periode kedua,” kata Idrus menirukan seruan Bahlil.
Ia juga menyampaikan bahwa komunikasi antara Bahlil dan Presiden Prabowo berlangsung intensif. Hal tersebut, menurutnya, tercermin dalam sejumlah momentum dan kegiatan, termasuk peluncuran buku bertajuk 10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo disebut memberikan apresiasi terhadap kinerja Bahlil.
Idrus menambahkan, keberhasilan pemerintahan Prabowo pada periode pertama juga menjadi kepentingan strategis Partai Golkar untuk menjaga kesinambungan dukungan politik pada periode berikutnya, yakni 2029–2034.
Kamrussamad Soroti Persoalan Pelayanan Publik
Sebelumnya, Kamrussamad menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik, mulai dari pemadaman listrik, antrean bahan bakar minyak (BBM), pemberantasan judi daring dan pinjaman daring ilegal, hingga akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kamrussamad menilai persoalan pelayanan publik yang berlarut-larut berpotensi mengganggu rantai pasok ekonomi sekaligus memengaruhi kepercayaan investor.
Sorotan serupa juga disampaikan Kamrussamad dalam diskusi mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026. Saat itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi pelayanan publik, khususnya pasokan listrik dan BBM, agar tidak menghambat aktivitas ekonomi di daerah.
Menanggapi dinamika tersebut, Idrus kembali mengingatkan pentingnya menjaga ruang koreksi di dalam koalisi Merah Putih tanpa kehilangan semangat kebersamaan.
Menurutnya, kritik harus dilandasi komitmen kebangsaan, disampaikan secara objektif, logis, faktual, komprehensif, terintegrasi, terkoordinasi, jujur, dan berkeadilan.
“Kalau ada kritik di dalam, kita harus meyakini bahwa niatnya untuk bersama-sama membangun dan mendukung Prabowo agar sukses memimpin bangsa periode pertama ini, dan sukses periode pertama menjadi eskalator menuju kepemimpinan Prabowo periode kedua (2029–2034). Di sinilah relevansi dan urgensinya Koalisi Permanen Merah Putih,” pungkas Idrus.
Bagi Idrus, ukuran soliditas koalisi bukanlah ketiadaan kritik, melainkan kemampuan seluruh anggotanya menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan demi keberhasilan pemerintahan. (Ajil)
