PINRANG — Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama DPRD Pinrang menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut menjadi pijakan bagi perangkat daerah melanjutkan tahapan penyusunan APBD 2027.
Persetujuan KUA-PPAS itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Pinrang yang dipimpin Ketua DPRD Pinrang H. Nasrun Paturusi. Pembahasan sebelumnya dilakukan Badan Anggaran DPRD bersama unsur Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk menyusun arah penganggaran sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Nasrun mengatakan proses pembahasan KUA-PPAS merupakan bagian penting dalam memastikan arah kebijakan anggaran disusun secara terukur. Menurutnya, pembahasan tersebut juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Pinrang.
Sementara itu, Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid mengatakan KUA-PPAS yang telah disepakati akan menjadi dasar perangkat daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Tahapan tersebut menjadi bagian lanjutan dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2027.
Irwan meminta seluruh kepala perangkat daerah proaktif dan responsif dalam menyusun anggaran. Dia menekankan agar setiap program yang masuk dalam APBD memiliki sasaran dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Setiap program yang nantinya dituangkan dalam APBD harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Karena pada akhirnya, anggaran daerah harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Irwan, penyusunan RKA tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi anggaran. Setiap perangkat daerah diminta mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi program dan kegiatan yang tepat sasaran.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS, Pemkab Pinrang berharap proses penyusunan APBD 2027 dapat berjalan tepat waktu dan terukur. Kebijakan anggaran juga diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik serta mendorong program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembahasan bersama antara Pemkab Pinrang dan DPRD menjadi bagian penting dalam menentukan arah penganggaran daerah untuk tahun mendatang. Hasilnya diharapkan tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program yang dirasakan masyarakat.
