Pinrang—Pemerintah Kabupaten Pinrang menegaskan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada sektor infrastruktur serta bidang lain yang menjadi prioritas utama. Kebijakan ini diharapkan menghadirkan manfaat nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pinrang, H. A. Irwan Hamid, S.Sos, saat memimpin Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Bupati Pinrang, Selasa (16/9). Menurutnya, pembangunan harus berlandaskan prinsip manfaat dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pagu anggaran 2026 harus digunakan secara efisien sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Setiap rupiah harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, guna meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat layanan publik,” tegas Bupati Irwan.
Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.IP., M.Si., menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas karena merupakan pondasi bagi seluruh aspek pembangunan. Infrastruktur yang baik, lanjutnya, akan memperlancar distribusi barang, membuka akses layanan dasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Setiap kegiatan yang menggunakan anggaran daerah harus memberi dampak nyata bagi masyarakat. Belanja pegawai maupun pembangunan harus berputar di daerah agar ekonomi lokal ikut terangkat,” jelas Wabup Sudirman.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pinrang, A. Calo Kerrang, menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan pada pos-pos non-prioritas, seperti kegiatan seremonial, rapat, seminar, dan belanja sejenis yang bisa dirasionalisasi. Dengan begitu, ruang fiskal dapat lebih diarahkan ke sektor prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang meneguhkan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada hasil nyata—mulai dari peningkatan infrastruktur, penguatan layanan publik, hingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
