Pinrang — Menanggapi aspirasi warga Dusun Paleleng, Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Bupati Pinrang Irwan Hamid melakukan pertemuan dengan Bupati Enrekang, Muh. Yusuf Ritangnga. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut konkret atas keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan yang selama ini menjadi penghambat utama mobilitas dan akses layanan dasar.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam merespons keluhan masyarakat yang sebelumnya disampaikan langsung dalam forum diskusi bersama warga Dusun Paleleng beberapa waktu lalu.
Dalam keterangannya, Bupati Irwan menjelaskan bahwa dirinya dan Bupati Enrekang telah sepakat untuk segera mengambil langkah strategis guna menyelesaikan persoalan ini secara bertahap dan terukur.
“Kami telah mencapai kesepahaman untuk segera menindaklanjuti persoalan ini secara teknis. Langkah awal yang akan dilakukan adalah peninjauan lapangan oleh Dinas PUPR Kabupaten Enrekang bersama Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang,” ujar Irwan.
Dari hasil peninjauan tersebut, lanjutnya, akan disusun rencana kerja konkret yang akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.
Irwan juga menyampaikan harapan agar upaya bersama ini dapat membuka akses jalan yang selama ini menjadi kendala utama aktivitas sosial dan ekonomi warga Paleleng.
“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendengar dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Semoga kolaborasi antara Pemkab Pinrang dan Pemkab Enrekang dapat memberikan solusi terbaik,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam diskusi bersama warga, salah satu usulan yang mengemuka adalah pembangunan akses jalan Paleleng – Jalikko. Namun, pembangunan jalur ini menghadapi tantangan karena sebagian besar trase jalan berada di wilayah administratif Kabupaten Enrekang.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Irwan turut didampingi oleh Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Awaluddin Maramat, serta sejumlah perwakilan warga Dusun Paleleng.
Upaya ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam mempercepat pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan yang kerap menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pelayanan publik.
