PINRANG— Pemerintah Kabupaten Pinrang mendorong program ketenagakerjaan disusun berdasarkan kondisi riil angkatan kerja di daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran.
Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, S.IP., M.Si. mengatakan data menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi ketenagakerjaan di Ruang Rapat Bupati Pinrang, Rabu (8/7).
Sudirman mengatakan Pemkab Pinrang akan memanfaatkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang melalui Sensus Ekonomi 2026. Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi angkatan kerja sekaligus kebutuhan pemberdayaan tenaga kerja di daerah.
“Seluruh program ketenagakerjaan harus disusun berdasarkan data yang riil,” kata Sudirman.
Menurutnya, kebijakan berbasis data akan membuat program pemberdayaan tenaga kerja lebih terukur dan tepat sasaran. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan kesempatan kerja maupun peningkatan keterampilan.
Sudirman meminta perangkat daerah yang memiliki program ketenagakerjaan menyesuaikan kegiatan dengan kondisi angkatan kerja di Pinrang. Perencanaan juga tidak boleh hanya melihat tingkat pendidikan, tetapi perlu mempertimbangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
“Setiap kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan kerja,” ujarnya.
Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memperluas penyerapan tenaga kerja. Angkatan kerja dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke berbagai sektor usaha dan industri.
Sudirman juga meminta perangkat daerah memperkuat koordinasi dengan BPS Kabupaten Pinrang dalam menganalisis kondisi ketenagakerjaan. Analisis tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai potensi, kebutuhan, serta persoalan tenaga kerja di daerah.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkab Pinrang berharap kebijakan ketenagakerjaan tidak berhenti pada program pelatihan atau pemberdayaan semata. Setiap program diharapkan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan dunia kerja sehingga dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
