Foto: Plt Rektor UNM, Prof Farida Patittingi.
MAKASSAR – Penundaan tahapan Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Negeri Makassar (UNM) periode 2027–2031 tidak hanya menyisakan tanda tanya mengenai proses demokrasi di lingkungan kampus. Situasi ini juga memunculkan kritik terhadap kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UNM, Prof. Farida Patittingi.
Sejumlah kalangan menilai, di tengah ketidakpastian proses pemilihan rektor, kepemimpinan UNM justru perlu mendapat evaluasi. Terlebih, penundaan tahapan Pilrek membuat sivitas akademika harus kembali menunggu kepastian mengenai kepemimpinan definitif kampus tersebut.
Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, berkembang perbincangan di lingkungan internal kampus mengenai dugaan bahwa Prof Farida masih menginginkan jabatan rektor.
Menurutnya, posisi sebagai Plt Rektor dinilai telah memberikan sejumlah keistimewaan yang membuat Prof Farida cukup nyaman menjalankan peran tersebut.
“Di internal kampus berkembang pembicaraan bahwa Prof Farida masih ingin menikmati posisi sebagai rektor. Sebab, ada sejumlah privilege dan perlakuan istimewa yang melekat pada jabatan tersebut. Jangan sampai penundaan Pilrek ini justru menjadi sesuatu yang disikapi dengan biasa-biasa saja karena posisi Plt Rektor masih bisa dipertahankan,” ujarnya.
Dia juga menyoroti perlakuan istimewa yang dinilai melekat pada jabatan Plt lalu Plt Rektor sejak Prof Farida mulai menjabat pada akhir 2025.
Menurutnya, suasana penyambutan dan pelayanan terhadap pimpinan universitas semestinya tidak membuat jabatan rektor lebih dipandang sebagai posisi untuk menikmati fasilitas dan penghormatan dibandingkan menjalankan tanggung jawab institusional.
“Sejak menjabat Plt Rektor, kesannya beliau cukup menikmati berbagai jamuan dan perlakuan istimewa. Padahal, jabatan rektor itu bukan sekadar soal dihormati, dijamu, atau mendapatkan fasilitas. Ada tanggung jawab besar untuk membawa universitas menjadi lebih baik,” kritiknya.
Sorotan serupa disampaikan Reski, alumni Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) UNM. Dia mempertanyakan kenyamanan Prof Farida berada dalam lingkungan UNM, mengingat yang bersangkutan sejatinya merupakan pejabat di Universitas Hasanuddin (Unhas).
Reski menilai, kepemimpinan di sebuah perguruan tinggi tidak cukup hanya dengan menduduki jabatan tertinggi dan menikmati berbagai fasilitas protokoler.
Seorang pemimpin harus mampu membangun tata kelola birokrasi yang baik, menjaga stabilitas kelembagaan, serta memastikan seluruh proses akademik dan administratif berjalan secara profesional.
“Prof Farida seharusnya memahami bahwa menjadi Plt Rektor bukan kesempatan untuk menikmati fasilitas dan penghormatan sebagai pimpinan universitas. Ada amanah yang harus dijalankan. Apalagi beliau bukan berasal dari UNM, sehingga semestinya lebih berhati-hati dalam membangun tata kelola dan menjaga kepercayaan sivitas akademika,” ujarnya.
Dia juga menilai, kepemimpinan Prof Farida belum memperlihatkan perubahan yang cukup berarti bagi kemajuan UNM. Sebaliknya, berbagai persoalan tata kelola justru menjadi perhatian, termasuk munculnya keputusan kementerian yang berujung pada penundaan tahapan Pilrek.
“Jangan sampai UNM hanya menjadi tempat menikmati jabatan dan jamuan istimewa, sementara persoalan tata kelola tidak mampu diselesaikan. Rektor itu harus bekerja, bukan sekadar dilayani. Kalau memang ingin mengabdi, tunjukkan melalui prestasi, pembenahan birokrasi, dan kemajuan universitas,” tegasnya.
Reski menilai, penundaan Pilrek seharusnya menjadi momentum bagi pimpinan universitas untuk melakukan introspeksi, bukan justru membiarkan ketidakpastian berlangsung tanpa kejelasan.
Menurutnya, kepentingan institusi dan sivitas akademika harus ditempatkan di atas kepentingan siapa pun yang sedang menduduki jabatan pimpinan.
“UNM bukan milik pejabat yang sedang menjabat. Ini institusi pendidikan yang harus dijaga bersama. Jangan sampai kepentingan mempertahankan kenyamanan jabatan justru mengalahkan kepentingan universitas,” pungkasnya.
