PINRANG – Pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat upaya menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Setelah beberapa pekan melakukan audit terperinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, Rabu (6/5).
Dalam pertemuan tersebut, tim audit memaparkan hasil pemeriksaan terperinci yang telah dilakukan sebagai bagian dari tahapan akhir sebelum berakhirnya masa audit.
Hasil pemeriksaan itu memuat sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan sebagai langkah pembenahan tata kelola keuangan daerah.
“Rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi penting agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, ini akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sudirman.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim audit BPK yang dinilai tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi turut memberikan pendampingan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertata dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Jika pengelolaan keuangan kita baik, maka setiap program yang dirancang akan lebih tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Dalam audiensi itu, Wabup Sudirman turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A. Calo Kerrang, Inspektur Daerah Kabupaten Pinrang A. Haswidy Rustam, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Agurhan Madjid, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Melalui audit tersebut, Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap tata kelola keuangan daerah semakin kuat dari waktu ke waktu sehingga mampu menghadirkan pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat.
