Dalam rangka mendukung kelancaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Pemerintah Kabupaten Sidrap menggelar sosialisasi terkait peran dan tugas Desk Pilkada.
Acara ini berlangsung di Hadide Cafe and Resto pada Rabu (4/9/2024) dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, serta Bawaslu.Sosialisasi dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sidrap, Muhammad Arsul, yang mewakili Penjabat Bupati Sidrap. Arsul menyampaikan harapannya agar Desk Pilkada dapat memastikan pelaksanaan Pilkada berlangsung lancar dan sesuai aturan.
Ia juga menekankan pentingnya anggaran yang memadai, terutama untuk pengawasan dan pengamanan.
“Kami berharap Desk Pilkada ini dapat menjadi forum efektif untuk memantau dan mencegah potensi konflik sejak dini, sehingga pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sidrap dapat berlangsung aman dan tertib,” ujar Arsul.
Dalam acara ini, Kepala Bagian Pemerintahan Sidrap, Fandy Anshary, menyampaikan bahwa pembentukan Desk Pilkada didasari oleh Keputusan Bupati Sidrap serta regulasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Fandy menjelaskan bahwa Desk Pilkada berfungsi untuk mengendalikan pelaksanaan Pilkada, menginventarisir masalah, serta memberikan solusi untuk menjaga stabilitas keamanan.Fandy menambahkan, peran Desk Pilkada yang baru kini dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan, berbeda dengan Desk Pemilu sebelumnya yang berada di bawah Kesbangpol.
“Desk Pilkada ini bertugas menjaga ketenteraman masyarakat dengan melakukan deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan,” jelasnya.
Sejumlah narasumber, termasuk Dandim 1420 Sidrap, Letkol Inf Awaloeddin, serta pejabat dari Kejaksaan dan Polres Sidrap, turut memberikan pandangan tentang pentingnya sinergi lintas sektoral dalam menjaga kondusivitas menjelang Pilkada.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk para camat, kapolsek, danramil, serta perwakilan instansi terkait.
Koordinasi di lapangan dinilai krusial, terutama dalam mengantisipasi konflik yang mungkin muncul selama tahapan Pilkada.
Arsul juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas dan menghindari kegiatan kampanye yang dapat menimbulkan persepsi negatif.
