Arusinfo.id, Parepare — Pemerintah Kota Parepare sedang melaksanakan orientasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana kerja SKPD untuk tahun 2024.
Zulkarnaen Nasrun, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare, menjelaskan bahwa RKPD yang akan disusun tidak akan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahap ini. Sebagai gantinya, RKPD akan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah disusun selama tiga tahun, dari tahun 2024 hingga 2026.
“RKPD akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk periode 2024 hingga 2026. Proses ini akan didukung oleh Peraturan Walikota (Perwali). Namun, proses penyusunan RPJMD akan dilakukan setelah ada Walikota yang baru dilantik, sehingga akan ada periode transisi,” paparnya, 3 Januari 2023.
Seluruh perencana dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat fungsional perencana di Bappeda telah melakukan pertemuan guna memastikan pemahaman yang seragam terkait proses penyusunan RKPD dan juga Rencana Kerja SKPD untuk tahun 2024.
“Kita sudah ingatkan perencana telah untuk mempersiapkan data dan informasi mengenai pencapaian hasil evaluasi RKPD tahun 2022. Hal ini mencakup apa yang sudah berhasil dicapai dan apa yang belum, termasuk juga kegiatan yang sudah berjalan dan yang akan dimulai dari awal,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan dilaksanakan sebagai langkah awal dalam proses perencanaan. Orientasi penyusunan RKPD 2024 dilakukan untuk memastikan adanya sinkronisasi dalam perencanaan yang akan datang. Zulkarnaen menekankan bahwa ada beberapa program yang sangat penting bagi masyarakat dan perlu dilanjutkan.
Oleh karena itu, perencana di setiap SKPD diharapkan dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang ada untuk merancang arah pembangunan Kota Parepare di masa depan. Selain itu, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap sebagai prioritas guna memperkuat organisasi pemerintahan.
